Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Magelang mengadakan survey kepuasan terhadap mitra kerja (dalam hal ini obyek pemeriksaan). Survey Kepuasan Mitra Kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan…
Selanjutnya Survey Kepuasan Mitra Kerja Tahun 2018
Kategori: Berita
Kunjungan Kerja Dari Inspektorat Kab. Grobogan
Bertempat di Ruang rapat Inspektorat Kota Magelang, Inspektur Kota Magelang menerima Kunjungan Kerja dan Study banding Inspektorat Kabupaten Grobogan. Kunjungan kerja membahas antara lain :…
Selanjutnya Kunjungan Kerja Dari Inspektorat Kab. Grobogan
Penyampaian LP2P 2015
Berdasarkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI,…
Selanjutnya Penyampaian LP2P 2015
E-PUPNS Bagi Pengelola Kepegawaian
Penggunaan teknologi informasi dan elektronik dewasa ini menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Instruksi Presiden…
Selanjutnya E-PUPNS Bagi Pengelola Kepegawaian
Piagam Audit Internal
Dasar : Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Interna di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Piagam Audit Internal memuat : kedudukan dan peran Inspektorat,…
Selanjutnya Piagam Audit Internal
Pengawasan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi,…
Selanjutnya Pengawasan
Pemeriksaan Pendahuluan Atas Perizinan Kota Magelang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah menurunkan Tim Pemeriksa berjumlah 5 (lima) orang dengan Pengendali…
Selanjutnya Pemeriksaan Pendahuluan Atas Perizinan Kota Magelang
Consulting Partner dan Quality Assurance
Perubahan paradigma pengawasan perlu disikapi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan tata kelola pemerintahan yang baik…
Selanjutnya Consulting Partner dan Quality Assurance
Tantangan Mewujudkan LKPD Kab/Kota Memperoleh Opini WTP dari BPK
PENDAHULUAN Tulisan ini terlahir dari renungan hasil rapat koordinasi pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Semester II…
Selanjutnya Tantangan Mewujudkan LKPD Kab/Kota Memperoleh Opini WTP dari BPK
Evaluasi Pelaksanaan PMPRB
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta Surat Kementerian…
Selanjutnya Evaluasi Pelaksanaan PMPRB