Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah aparatur pemerintah yang berwenang melakukan fungsi sistem pengawasan internal. Sedangkan Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegaiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana pasal 11 antara lain a). Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b). Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;dan c). Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran APIP saat ini bukan lagi sebagai watch dog (sekedar mencari-cari kesalahan) namun telah bergeser pada unsur pembinaan. Unsur Pembinaan tersebut bersifat preventive (pencegahan), consultatitive,  dan  quality  assurance, terhadap program-program strategis, yang beresiko tinggi terhadap penyimpangan, early warning systems, pendampingan, dan pembinaan.

Melalui proses quality assurance  dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan mampu mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama sehingga dapat menghasilkan long-term values bagi organisasi pada area tata kelola, resiko, dan pengendalian dengan sudut pandang oversight, insight, dan foresight, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spefisikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai -nilai yang bersifat prosedural.

Salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 adalah melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran.

Dengan  terbitnya Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semakin memperkuat APIP dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.

Beberapa permasalahan yang sering ditemukan saat melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran adanya in-konsistensi  antara perencanaan dan penganggaran. In-konsistensi ini dapat disebabkan antara lain:

1. adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.
2. untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.
3. kebijakan reaktif di luar janji – janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Adanya usulan-usulan   program,   kegiatan   dan   pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.
5. Usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana  hibah  dan  bantuan.
6. Lain-lain mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran.

Selain itu, permasalahan dalam penganggaran antara lain RKA-SKPD belum  konsisten   terhadap  kaidah-kaidah   perencanaan   dan  belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran,  sehingga  penuangan  informasi  dalam  dokumen  RKA – SKPD sering tidak terukur dan melenceng dari tujuan yang direncanakan. Dalam hal penganggaran, cenderung terjadi penggunaan anggaran pada akhir tahun anggaran sehingga berdampak kepada penyerapan APBD yang tidak maksimal, dan kualitas belanja APBD yang belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah. Selain itu ditemui juga adanya salah klasifikasi belanja ataupun penempatan anggaran belanja.

Peran APIP provinsi/kabupaten/kota dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong SKPD agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah .

Peningkatkan kualitas APBD serta menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan reviu dokumen  rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) dan Renja-SKPD serta reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPASdan RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan reviu harus mampu menjamin  proses perencanaan  penganggaran  patuh  terhadap kaidah- kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality assurance.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2005  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pedoman reviu dokumen rencana pembangunan dan keuangan tahunan daerah. Pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan  hasil  reviu di  lingkungan pemerintah Daerah, dimulai dari persiapan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu, serta diakhiri dengan pemantauan tindak lanjut.

Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan  yaitu  RKPD  (dokumen  pelaksanaan  atau  penjabaran  dari RPJMD) dan Renja-SKPD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPDoleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah- kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Tujuan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP Provinsi/kabupaten/kota adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa:

1. a. informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD;
2. b. informasi dalamRenja-SKPD sesuai dengan RKPD;
3. c. informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD;
4. d. informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD; dan
5. e. perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah;

telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan pelaksanaan reviu apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah (RKA- SKPD, KUA, PPAS, RKPD, Renja-SKPD) maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil reviu kepada Kepala SKPD terkait melalui Tim Penyusun RKPD/TAPD untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian.

Dengan demikian, keterlibatan APIP Provinsi/kabupaten/kota dalam mereviu  dokumen  RKA-SKPD,  KUA,  PPAS, RKPD,  Renja-SKPD adalah untuk meningkatkan kualitas APBD yang mematuhi kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality assurance.

Reviu dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen RKPD dan RENJA-SKPD mulai dari tahap  penyusunan  rancangan  dokumen  sampai  dengan  ditetapkan, untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. a) Konsistensi dokumen RKPD/PerubahanRKPD dengan RPJMD

1) Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam  RKPD/Perubahan  RKPD, dengan  program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;

2) Kesesuaian   rencana   program   dan   kegiatan   prioritas   dalam RKPD/Perubahan RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;

1. b) Konsistensi dokumen Renja-SKPD/Perubahan  Renja-SKPD dengan RKPD/Perubahan RKPD dan Renstra-SKPD

1) kesesuaian   rumusan   tujuan,   sasaran   rencana   program   dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan  indikatif dalam Renja-SKPD/Perubahan  Renja-SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD/Perubahan RKPD.

2) keselarasan   rumusan   tujuan,  sasaran   rencana  program  dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan  indikatif dalam  Renja-SKPD/Perubahan  Renja-SKPD dengan Renstra-SKPD.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tahunan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap harus dijaga, maka perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan  keadaan. Perubahan  RKPD ditetapkan  dengan  Peraturan Kepala Daerah  dan  menjadi  landasan  penyusunan  perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD.

Mekanisme penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2008  sedangkan  mekanisme  penyusunan  dokumen  KUA,  PPAS, dan RKA SKPD telah diatur secara rinci dan lengkap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KUA, PPAS dan RKA-SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana kedalam penganggaran. KUA, PPASdanRKA SKPDdisusun untuk memastikan bahwa kesepakatan stakeholder atas tujuan, sasaran dan target kinerja  perencanaan  pembangunan  tahunan  dapat direalisasikan  dalam upaya  mewujudkan  visi  dan  misi  RPJMD.Oleh  karena itu sangat perlu diperhatikan  konsistensi  dokumen rencana pembangunan  tahunan seperti RKPD  (dokumen  pelaksanaan  atau penjabaran  dari RPJMD) dan Renja- SKPD dengan KUA, PPAS dan RKA SKPD.

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan reviu oleh APIP Provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Agar pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah lebih terarah dan tepat sasaran.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD dan Renja-SKPD dan dokumen rencana anggaran tahunan  daerah  yaitu  KUA, PPAS  dan  RKA-SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil reviu atas implementasinya.

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/025/A.4/IJ Tanggal : 13 Januari 2016