Dasar

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan  dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
  • Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kota Magelang Tahun 2016 

 

 

Arah Kebijakan Pengawasan :

  1. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Magelang;
  3. percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Magelang dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan :

  1. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat;
  2. meningkatan penjaminan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Magelang :

  1. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
  3. percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan :

  1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
  2. Tindak lanjut sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
  3. Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) :

  1. Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara/Daerah tidak terselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
  2. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  3. Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

RUANG LINGKUP

I.  Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :

  1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, aset, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  2. penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  3. reviu Rencana Kerja Anggaran;
  4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/Unit Kerja;
  6. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/Unit Kerja;
  7. evaluasi Sistem pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  8. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  9. pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Provinsi atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  10. pemeriksaan pengelolaan dana hibah/bantuan sosial;
  11. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  12. pengarusutamaan gender;
  13. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Walikota

II.   Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik :

  1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  2. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
  3. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  4. pembangunan zona integritas;
  5. pengendalian gratifikasi;
  6. penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  7. penanganan pengaduan masyarakat;
  8. penguatan Whistle Blowing System;
  9. penanganan benturan kepentingan;
  10. penguatan APIP.

      2. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya

      3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

III. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

  1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  2. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  3. koordinasi program pengawasan;
  4. tugas lain sesuai kebijakan Walikota mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah

 

_________________________________________________________